Natal (HayuaraNet) – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution mengaku kedatangannya ke pantai barat untuk mendengar secara langsung keluhan dan aspirasi masyarakat. Sebab, laporan dari jajaran pemerintah tak jarang hanya buaian kalimat-kalimat indah.
Hal itu disampaikan bupati saat membuka diskusi langsung dengan masyarakat Kecamatan Natal di Hotel Kurnia, Pasar V Natal, pada Kamis, 3 April 2025. Saipullah dijadwalkan akan blusukan di pantai barat selama dua hari.
Dalam diskusi itu beragam aspirasi disampaikan masyarakat. Mulai dari pengadaan ambulans, pembangunan infrasturktur, hak plasma, armada sampah, sampai dampak merkuri akibat pertambangan emas tanpa izin. “Saya tidak ingin dibuai dengan kalimat-kalimat indah dari jajaran saya,” kata dia.
Di sisi lain, Bupati Saipullah menjelaskan kedatangan dirinya dan rombongan juga untuk berterima kasih kepada masyarakat yang telah melaksanakan pesta demokrasi dengan dewasa dan baik. “Tentu itu semua dalam rangka membawa kita, Madina ini, lebih maju ke depan,” kata dia.
Terkait efisiensi anggaran, Saipullah menilai itu sebagai tantangan bagi Pemkab Madina agar bisa memanfaatkan anggaran yang tersedia serta mencari solusi sehingga pembangunan tetap berlanjut, utamanya infrastruktur jalan. “Kami akan mencari jalan untuk memperbaiki itu, temasuk sektor kesehatan dan kemiskinan,” lanjut bupati.
Pensiunan ASN pada Kementerian Keuangan ini menyampaikan kekayaan alam Madina punya potensi luar biasa dalam mendorong kemajuan daerah, tetapi hal itu akan sia-sia kalau tidak bisa dikelola. “Untuk itu, kita harus bersama-sama memberikan dukungan positif,” sebut Saipullah.
Salah satu yang menjadi fokus perhatian dewasa ini, kata Saipullah, adalah peredaran narkoba. Sebab, Madina bukan lagi sebatas tempat peredaran barang haram tersebut, melainkan sudah menjadi sumber.
Sebelumnya, Ketua LABRN Ali Anafiah mengaku percaya dengan pengalaman Saipullah di kancah nasional akan menghadirkan terobosan bagi kemajuan Madina di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digalakkan pemerintah pusat.
Di samping itu, dia menjelaskan kecamatan tersebut memiliki banyak perkebunan, tetapi kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat setempat. Ali Anafiah mengungkapkan, kewajiban plasma sudah ditunaikan oleh beberapa perusahaan, tetapi masih ada kealpaan.
“Plasma sudah ada, tapi ada kealpaan, kami harap setidaknya masyarakat asli ikut menikmati sumber daya alam yang ada,” kata dia.
Lebih lanjut, dia menyambut baik langkah Pemkab Madina yang dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi terkait hak-hak masyarakat dari perkebunan. “Harapan kami, keputusan rapat kordinasi nanti berpihak kepada masyarakat,” tutup dia.
Sementara itu, Camat Natal Mulia Gading memaparkan kondisi kecamatan tersebut, mulai dari batas-batas daerah, jumlah sekolah, fasilitas kesehatan, sampai pada koordinasi antar unsur Forkopimcam. (RSL)
