Jakarta (HayuaraNet) – Hingga saat ini sebanyak 96 persen warga Kabupaten Mandailing Natal (Madina) telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Artinya, peserta yang terdaftar bisa berobat gratis untuk semua jenis penyakit yang ditanggung program itu.
Demikian disampaikan Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution saat menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 di The Krakatau Grand Ballroom, Jalan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (08/08).
Bupati Sukhairi hadir dalam acara itu didampingi Kepala Dinas Kesehatan Madina dr. Faisal Situmoran, Kepala Kantor BPJS Madina Yumi, dan Kabid Pemberitaan Diskominfo Madina Sobar Nasution.
Atas capaian itu, bupati Madina mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah memberikan UHC Award 2024 kategori Pratama kepada Pemkab Madina.
“Penghargaan ini berkat kerja sama yang baik antara Pemkab Madina dengan BPJS Kesehatan,” kata Sukhairi.
Baca Juga: Predikat UHC Kado Istimewa Pemerintah untuk Masyarakat Madina
Untuk diketahui, dalam acara itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia yang telah berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) Awards.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada program JKN.
Menurut Wapres, Indonesia juga mendapat pengakuan dari International Social Security Association (ISSA). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA Mohammed Azman sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC. Penghargaan ini makin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.
Mengutip StArtNews, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengapresiasi seluruh kepala daerah, karena capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Peserta JKN per 1 Agustus 2024 mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini selain menyangkut jumlah peserta, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” kata Ghufron.
Dalam Pelaksanaan program JKN ini, jelas Ghufron, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan penerimaan iuran dan pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, atau menjadi Rp151,7 triliun tahun 2023 dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62 persen.
Pada 2023, BPJS Kesehatan menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik. Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, sementara pada tahun 2023 angkanya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan layanan setiap hari. (RSL)