Yang Tersisa dari Sidang Paripurna Istimewa di Madina

CATATAN REDAKSI – DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), sebagaimana seluruh legislatif di republik ini, telah melaksanakan sidang paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, Jumat (16/08) pagi.

Agenda rutin tahunan yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Madina berjalan dengan khidmat. Meski demikian ada beberapa catatan. Istilahnya, yang tersisa dari sidang paripurna istimewa menjelang HUT ke-17 Republik Indonesia.

Catatan pertama adalah ketidakhadiran Bupati HM Jafar Sukhairi Nasution. Orang nomor satu di Pemkab Madina ini sejak pembukaan rangkaian acara perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia di Madina memang tidak terlihat. Kabarnya yang bersangkutan sedang di Jakarta dengan agenda terjadwal, termasuk urusan partai.

Untuk urusan partai dapat dimaklumi, mengingat PKB saat ini sedang berada pada masa krusial; persiapan muktamar dan perseteruan dengan Nahdlatul Ulama (NU). Di sisi lain nama-nama bakal calon kepala daerah yang diusung untuk Pilkada 2024 belum semuanya diputuskan. Sukhairi merupakan ketua DPW PKB Sumut.

Berdasarkan informasi dari internal partai di Madina, PKB rencananya akan mengumumkan daftar calon kepala daerah yang diusung pada 18 Agustus 2024. Sementara itu, Muktamar ke-IV akan berlangsung pada 24-25 Agustus 2024 di Bali.

Catatan kedua adalah tingkat kehadiran anggota DPRD. Berdasarkan pantauan di lokasi, dari 40 legislator hanya belasan yang terlihat hadir mengikuti paripurna yang juga agenda pemerintah pusat itu. Hal ini sebenarnya bukan hal baru. Sebagian legislator memang memilih tidak hadir dalam sidang paripurna istimewa, baik itu ulang tahun kemerdekaan maupun ulang tahun daerah ini.

Tak jelas alasan ketidakhadiran para wakil rakyat ini. Namun, fenomena ini telah menjadi bahan cercaan masyarakat. Banyak yang menilai patriotisme dan nasionalisme para anggota DPRD yang tidak hadir itu telah padam. Di sisi lain, ada yang menyebut mereka yang tidak hadir adalah legislator yang tidak terpilih pada pileg lalu.

Catatan ketiga tentu keberadaan Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis di kursi pimpinan sidang. Hal ini menjadi catatan karena yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Poldasu dalam kasus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sampai hari ini belum ada informasi terkait pembatalan status tersebut. Namun, Erwin mengambil langkah bijaksana dengan tidak memimpin sidang.

Tak bisa dibayangkan akan seperti apa ramainya media sosial dan masyarakat membicarakan, kalau misalnya dia memilih untuk tetap memimpin sidang paripurna istimewa itu. Beragam komentar pasti akan muncul. Kehadirannya mengikuti sidang paripurna istimewa ini di tengah situasi pelik yang sedang dihadapinya patut diapresiasi.

Berikutnya capaian pemerintah dan progres pembangunan yang sedang berlangsung harus menjadi perhatian bersama, baik itu eksekutif maupun legislatif. Sebab, salah menerjemahkan program nasional bisa berakibat fatal pada keberlanjutan pembangunan di daerah.

Maka dari itu apa yang disampaikan ketua DPRD usai sidang bahwa memperingati hari kemerdekaan semestinya menumbuhkan rasa nasionalisme harus dimaknai secara positif. Masa berikutnya bisa menjadi masa yang lebih baik bagi masyarakat di persada Nusantara ini.

Seterusnya, persiapan Pilkada pun harus menjadi perhatian. Apalagi, tak lebih dari dua pekan lagi masa pendaftaran bakal calon kepala daerah ke KPU akan dibuka. Seperti ucapan Erwin, pilkada harus dijadikan momentum kebersamaan untuk memilih pemimpin terbaik. Bukan masa untuk meruncingkan perbedaan.

Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution turut menyampaikan harapan menjelang usia ke-79 Indonesia. Dia berharap, seluruh masyarakat mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif dan mendedikasikan diri untuk ikut serta memajukan bangsa dan daerah.

Meskipun kursi-kursi wakil rakyat banyak yang kosong, bukan berarti akan mengurangi makna sidang paripurna istimewa itu. Patut diketahui, lembaga legislatif adalah lembaga yang diisi oleh politisi dari beragam partai politik. Boleh jadi, ketidakhadiran mereka adalah bagian dari langkah politik. (*)

Mungkin Anda Menyukai