Panyabungan (HayuaraNet) – Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Ali Aga menyebut tidak ada laporan terkait dugaan permintaan uang dalam seleksi PKD (Panwaslu Kelurahan/Desa) di Kecamatan Batahan yang diterima pihaknya.
“Tidak ada laporan. Mereka yang kemarin datang ke Bawaslu hanya mengaku siap menjadi saksi,” katanya ketika dikonfirmasi, Senin (10/06).
Ali Aga menerangkan, ketika ada laporan maka pelapor akan mengisi formulir yang disediakan Bawaslu. “Tidak ada formulir yang mereka isi. Hanya menyatakan siap jadi saksi,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia memaparkan, karena Novia Arifianti dan Dewi Sundari mengaku siap menjadi saksi, maka keduanya dipanggil untuk permintaan keterangan. “Ini, kan, karena ada hubungannya dengan Panwascam, makanya mereka dipanggil untuk permintaan keterangan,” jelasnya.
Di sisi lain, Ali Aga menuturkan pihaknya juga telah memanggil Panwaslu Kecamatan Batahan untuk klarifikasi dugaan permintaan uang dalam seleksi PKD itu. Dia menyebut, hasil klarifikasi sesuai dengan keterangan Nevra Munardi yang mengatakan tidak ada keterkaitan Panwascam dengan tindakan yang diambilnya.
“Itu si pelaku sudah klarifikasi bahwa dia bukan perpanjangan tangan Panwascam. Hasil klarifikasi Panwascam pun sesuai dengan keterangan pelaku,” terangnya.
Langkah Panwascam Batahan yang membatalkan kelulusan Nevri yang telah mengaku meminta uang kepada peserta lain telah benar dan sesuai regulasi. “Ini bukan dipecat karena belum dilantik. Prosesnya sudah benar dengan membatalkan kelulusan yang bersangkutan,” tutup Ali Aga.
Sebelumnya, Novia dan Dewi mengatakan keduanya telah melaporkan tindakan dugaan permintaan uang yang dilakukan oleh Nevri kepada peserta lain dengan iming-iming kelulusan sebagai PKD pada Senin (03/06) lalu. Mereka diterima oleh staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan SDM Bawaslu.
Dalam kesempatan itu, mereka menjelaskan kronologi permintaan uang dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.
Novia yang dihubungi, Senin (10/06), membenarkan tidak ada formulir yang mereka isi. Meski demikian, mereka meminta bukti laporan, tapi tidak diberikan oleh pihak Bawaslu. “Hanya mengisi daftar hadir. Kami minta (bukti laporan), tapi tidak dikasih. Kami cuma disuruh ambil foto,” katanya.
Novia menambahkan, dia dan kawannya menyampaikan bahwa mereka siap menjadi saksi dan mendorong Bawaslu atau Panwascam melaporkan Nevra kepada pihak berwajib. “Ini sebagai bukti ketidakterlibatan Panwascam dalam hal indikasi kecurangan perekrutan PKD,” ujarnya.
ujarny
Sebelumnya diberitakan, seleksi PKD (Panwaslu Kelurahan/Desa) di Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), menimbulkan cerita tersendiri. Pasalnya, peserta yang tidak memenuhi permintaan uang oleh seseorang yang disebut-sebut sebagai perwakilan Panwancam setempat dinyatakan tidak lulus.
Novia Arifianti, salah satu peserta yang dinyatakan tidak lulus menceritakan saat wawancara seleksi PKD dia didatangi Nevra Munardi, peserta seleksi lain yang merupakan famili dari salah satu anggota Panwancam Batahan. “Dia bilang kalau mau naik jadi PKD, dia sebagai perpanjangan tangan dari panwascam, kalau bisa kasih uang terima kasih,” katanya, Jumat (31/05).
Terkait jumlah uang yang harus disetorkan agar lulus sebagai PKD, Novi menerangkan sempat mempertanyakan hal itu kepada Nevra. “Kami tanya berapa, katanya setengah juta,” ujarnya.
Sebagai bukti, Novi mengirimkan tangkapan layar percakapan dengan seseorang yang telah mengirimkan uang senilai Rp500 ribu ke rekening Nevra. Peserta yang telah menyetor itu pun dinyatakan lulus sebagai PKD.
Dia tak bisa memastikan berapa orang yang pernah diminta uanht terima kasih itu, tetapi dari pengakuannya ada beberapa orang. “Kami yang sama sekali gak ngasih memang benar-benar gak lulus,” tambahnya.
Tak hanya meminta uang, Nevra pun ternyata dinyatakan sebagai salah satu peserta seleksi yang lulus. Patut diduga, dalam proses seleksi ini bukan hanya ada tindak pidana pemerasan, tapi juga nepotisme. “Lulus,” jawabnya singkat ketika ditanya hasil seleksi atas nama Nevra. (RSL)
