Panyabungan (HayuaraNet) – Calon wakil bupati Mandailing Natal (Madina) nomor 2 Atika Azmi Utammi Nasution menyebut berobat gratis dengan hanya membawa e-KTP akan berlanjut jika pasangan calon (paslon) Saipullah-Atika (SAHATA) menang di Pilkada 2024.
Hal itu disampaikan Atika di sela-sela acara penyantunan anak yatim dan piatu di Kecamatan Tambangan, Madina, Sabtu (02/11). “Sudah pernah ibu-ibu, bapak-bapak berobat pakai KTP, kan. Nah, ini adalah progam kita yang sudah berhasil. Rp46 miliar kita alokasikan anggaran untuk bidang kesehatan, masyarakat bisa berobat gratis. Setuju kita lanjutan progam ini?” tanya Atika. Masyarakat kompak menjawab: sepakat.
Program UHC merupakan program nasional dengan anggaran dibebankan pada masing-masing daerah. Banyak daerah yang belum berhasil mencapai target UHC, tetapi Pemkab Madina memutuskan menggelontorkan anggaran agar program ini bisa berjalan di Bumi Gordang Sambilan.
Atika dalam unggahan di Instagram pribadinya menjelaskan keputusan itu diambil Bupati Sukhairi dan dirinya karena mengedepankan hajat orang banyak. “Alasannya sederaha, masyarakat harus bisa mengakses pelayanan kesehatan tanpa khawatir terkendala karena ketiadaan biaya,” tulisnya, dilansir Minggu (03/11).
Dalam postingan itu, dia menegaskan bahwa Saipullah-Atika akan meneruskan program tersebut. “Ketika kami menerima mandat, program ini terus dilanjutkan. Kesehatan adalah kebutuhan primer. Prioritas,” tambah wakil bupati yang sedang cuti ini.
UHC Bentuk Kemandirian Daerah
Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dr. Muhammad Faisal Situmorang mengatakan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Universal (UHC) atau layanan kesehatan gratis merupakan salah satu bentuk kemandirian pemerintah daerah.
“Penentunya adalah kepala daerah dan kita bersyukur, baik Pak Bupati maupun Ibu Wakil Bupati mengutamakan anggaran UHC,” kata dr. Faisal saat ditemui di ruang kerjanya, Kompleks Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Jumat (04/10).
Lebih lanjut, Faisal menegaskan pembiayaan program ini tanpa ada anggaran khusus dari pemerintah pusat. “Tidak ada anggaran khusus. Diajukan pemerintah daerah dan disetujui oleh DPRD, baru kemudian bisa berjalan,” tuturnya.
Mantan direktur RSUD dr. Husni Thamrin Natal ini menjelaskan, program UHC merupakan prioritas nasional yang diwajibkan kepada pemerintah daerah untuk menjalankannya. “Meski begitu, keputusan terakhir ada di kepala daerah,” lanjutnya
Faisal menerangkan, pembiayaan program berobat gratis ini sepenuhnya dari APBD Madina. Progresnya telah berlangsung sejak tahun 2021. “Awalnya capaian di Madina sekitar 61,19 persen, lalu naik sekitar 10 persen, dan tahun lalu ada di angka 74,22 persen, dan tahun ini, alhamdulillah sudah 96,39 persen,” tutup kadis Kesehatan. (RSL)
