Panyabungan (HayuaraNet) – Meskipun Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) tengah melakukan penyelidikan terhadap beberapa pejabat di Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terkait dugaan suap pada seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tidak membuat kisruh itu reda.
Faktanya, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersatu Mandailing Natal (AMBM) masih melakukan aksi unjuk rasa di tiga tempat, kantor Dinas Pendidikan, kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan kantor Bupati setempat, Selasa (09/01).
Dalam aksi yang dimotori Sammir Lubis, Muhammad Alfarizi Nasution, Fery Lasso Lubis, Ahmad Hidayat Batubara, Ardiansyah Lubis, dan Dedi Nasution itu mahasiswa menyampaikan empat tuntutan. Pertama, meminta Bupati untuk segera membatalkan hasil nilai SKTT seleksi PPPK guru Tahun 2023.
Kedua, meminta Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi segera menetapkan Kadisdik Madina Dollar Hafriyanto Siregar, Kepala BKPSDM Abdul Hamid Nasution, dan pejabat lain yang ditengarai terlibat dalam dugaan suap seleksi PPPK Tahun 2023 sebagai tersangka.
Ketiga, meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) turun ke Madina guna memberantas dugaan praktek suap dalam seleksi PPPK. Keempat, menuntut Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution mencopot Dollar dan Hamid dari jabatannya. Keduanya dipandang sebagai dalang kecurangan seleksi PPPK guru tahun 2023 di Madina.
Alfarizi dalam orasinya mengaku prihatin dengan perlakuan pejabat di Madina yang dengan tega berlaku curang terhadap ratusan guru dalam seleksi PPPK. “Kami mahasiswa telah melihat kejamnya pejabat di Madina ini,” katanya.
Untuk itu, dia pun meminta agar bupati bersedia keluar untuk menjumpai mahasiswa yang melakukan unjuk rasa. “Kami ingin berjumpa dengan bupati,” tegasnya.
Sementara itu, Sammir memberikan penilaian tegas terhadap pejabat yang turut serta dalam penentuan kelulusan seleksi PPPK. “Kasihan guru-guru yang ikhlas berjuang mencerdaskan generasi bangsa ini dibodoh-bodohi oleh pejabat yang hati nuraninya telah mati,” sebutnya.
Dia menuturkan, para polisi dan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang melakukan pengamanan serta pejabat yang duduk tenang di kantor bupati adalah hasil didikan guru. “Bapak-bapak bisa duduk di kursi empuk itu berkat seorang guru,” tegasnya.
Terkait aksi ini, Sammir mengaku timbul dari rasa empati dan kepedulian terhadap nasib ratusan guru yang diduga telah menerima perlakuan tidak adil dalam seleksi PPPK.
Usai berorasi sekitar satu jam, mahasiswa kemudian ditemui oleh Sekda Madina Alamulhaq Daulay. Dia menjelaskan tuntutan mahasiswa, khususnya poin pertama dan keempat telah ditindaklanjuti oleh bupati dengan menyurati kementerian/lembaga terkait. “Terkait pembatalan SKTT, Pak Bupati sudah menyurati BKN,” tuturnya.
Alamulhaq mengungkapkan, baik bupati maupun wakil bupati sedang tidak berada di tempat. Dia pun memastikan akan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada keduanya. Usai menerima jawaban dari sekda, mahasiswa secara teratur meninggalkan halaman kantor bupati untuk melakukan aksi selanjutnya di kantor Dinas Pendidikan.
Di sisi lain, saat ini Ditkrimsus Poldasu sedang melakukan penyelidikan dugaan suap dalam seleksi PPPK Madina. Beberapa pejabat telah dipanggil untuk memberikan keterangan, termasuk Bupati Sukhairi. Bahkan Dollar Hafriyanto dikabarkan telah dibawa ke Poldasu sejak Rabu (03/01) malam.
Namun, sampai sekarang belum ada keterangan lebih lanjut terkait kasus ini. Bahkan ada kesan kepolisian menutup-nutupi proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Kabidhumas Poldasu Kombes Pol. Hadi Wahyudi pun irit bicara terkait kasus yang sudah viral ini. (RSL)
