Panyabungan (HayuaraNet) – Usai muncul nama Bupati Mandailing Natal (Madina) H. M. Ja’far Sukhairi Nasution yang dicatut oleh sekelompok orang untuk memuluskan penjualan 3 foto bergambar tokoh Mandailing, kini institusi Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) terseret menggerogoti dana desa.
Beredar informasi bahwa ada oknum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Madina meminta uang sebesar Rp 1,7 juta kepada para kepala desa dengan dalih pengamanan bimtek yang bermasalah.
Salah satu kepala desa yang enggan namanya dituliskan menyampaikan, sesuai instruksi Kepala Dinas PMD para kepala desa diharuskan menyerahkan sejumlah uang untuk disetorkan ke Poldasu.
“Tujuannya untuk mengamankan adanya permasalahan saat bimtek tahun lalu yang dilaksanakan di kota Medan,” kata Kades tersebut.
Sesuai keterangan Kades, ia telah menanyakan hal ini secara langsung kepada pihak Poldasu.
“Polda Sumut tidak mengakui hal tersebut dan bahkan membantah kalau kegiatan bimtek yang dimaksud ada arahan dari Polda,” ungkapnya.
Kepala desa lain yang dihubungi media membenarkan terkait adanya permintaan uang senilai Rp 1,7 juta dari pihak Dinas PMD dan diserahkan melalui camat setempat.
“Saya menyerahkan uang itu agar tidak repot bolak-balik ke Medan kalau memang ada temuan. Saya tanya rekan kades di desa lain memang ada permintaan uang itu,” jelasnya.
Program Titipan
Tak sampai di situ, para kades di Madina juga dipusingkan dengan adanya program titipan orang-orang tertentu. Terbaru, oknum yang mengaku tim sukses (pemenangan bupati dan wakil bupati terpilih) menginstruksikan ASN untuk mengarahkan para kades membeli map bermerek nama desa.
Hal itu dibenarkan oleh salah satu kades. Ia mengaku map tersebut telah direalisasikan.
“Memang ada tahun ini masuk map bermerek nama-nama desa yang katanya, sih, sudah seizin bupati. Itu sudah direalisasikan di desa masing-masing,” terangnya.
Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, harga map tersebut bervariasi. Ada yang Rp 900 ribu/100 lembar dan bahkan ada di atas Rp 1 juta.
Banyaknya titipan dari orang-orang tertentu yang mengaku punya kedekatan dengan bupati maupun lembaga lain menyebabkan pembangunan di desa terganggu dan terancam batal.
“Pada tahun ini kami (kepala desa) sangat kewalahan dengan banyaknya titipan yang datang dan ini sangat berpengaruh dan membebani APBDes,” sebut seorang kepala desa dengan tegas. (RSL)
