Panyabungan (HayuaraNet) – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution berjanji akan mengupayakan pengurangan pemotongan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar keberlanjutan pembangunan infrastruktur tetap berjalan.
Hal itu disampaikan bupati saat memberikan arahan kepada pegawai dians tersebut dalam acara halal bihalal di halaman Kantor Dinas PUPR, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, pada Rabu, 9 April 2025.
Tak hanya itu, Saipullah juga mengaku akan mencari solusi lain berupa menjalin komunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara, Kementerian PUPR, dan anggota DPR RI. “Untuk bagaimana nanti paket-paket pekerjan yang ada di kementerian di tahun ini bida didapatkan,” lanjut dia.
Mantan kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Barat ini mengungkapkan, Pembangunan jalan juga merupakan bentuk dukungan terhadap program MBG. Sebab, di Madina masih banyak ruas jalan yang kondisinya memprihatinkan sehingga akan memperlambat penyaluran paket makanan ke sekolah-sekolah.
Di sisi lain, Saipullah meminta masyarakat melihat efisiensi ini sebagai peluang. Sebab, kebijakan tersebut bukan berarti meniadakan anggaran, tetapi menggeser dana yang tersedia untuk program prioritas Presiden Prabowo. Melalui program MBG, lanjut bupati, nantinya akan ada uang cash yang mengalir dari pusat ke daerah.
“Di satu sisi berkurang di proses pembangunan infrastruktur, irigasi, tapi di sisi lain ada nanti uang masuk ke Madina ini, uang fresh, uang cash, yang digunakan untuk membelanjakan kebutuhan makan bergizi,” sebut dia.
Maka dari itu, dia meminta kepala desa di kabupaten ini untuk mengimbau masyarakat agar mengelola lahan tidur di desa-desa demi mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kepada masyarakat, terutama para kepala desa ambil peluang ini, bagaimana supaya lahan-lahan di desa masing-masing bisa dioptimalkan untuk menyiapkan kebutuhan Makan Bergizi Gratis, apakah nanti menyiapkan jagung, kedelai, sayur, atau buah-buahan,” kata dia.
Di sisi lain, Bupati Saipullah menekankan kepada masyarakat agar memutus stigma adanya perbedaan perlakuan pembangunan daerah Pantai Barat dan Mandailing Godang. “Saya masih mendengar bahwa seolah-olah Pantai Barat itu didegradasi atau posisinya ada di bawah dan berbeda (perlakun pemerimtah-red) dengan Mandailing Godang,” terang dia.
Stigma tersebut, kata bupati, harus dihapusakan karena pembangunan sudah mulai merata. Terbukti dalam beberapa tahun belakangan porsi anggaran pembangunan yang digelontorkan ke daerah tersebut cukup besar. (RSL)
