Panyabungan (HayuaraNet) – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Irsal Pariadi meminta kepala desa di kabupaten ini untuk responsif dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di kantor desa.
Hal itu disampaikan Irsal pada Selasa, 24 Juni 2025, menanggapi laporan masyarakat terkait sejumlah kantor desa yang sering tutup pada hari kerja. “Sesuai arahan Pak Bupati, kami sampaikan kepada para kepala desa agar kantor dibuka untuk pelayanan masyarakat sebagaimana mestinya,” kata dia.
Lebih lanjut, kata Irsal, bupati mengimbau kepada para kepala desa yang belum memiliki kantor desa agar mamakai fasilitas lain untuk sementara waktu. “Pak Bupati mengapresiasi kritik dari masyarakat terkait hal ini, masukan juga bagi kami untuk mendata desa yang belum memiliki kantor,” sebut dia.
Irsal mengingatkan kepala desa adalah ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, mereka harus responsif sehingga mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.
“Karena itu pula, peran kepala desa berada pada posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah,” terang Irsal.
Di sisi lain, Kadis PMD berharap antar desa di kabupaten ini berkolaborasi dalam memajukan daerah dengan penguatan pelayanan kepada masyarakat.
Terkait laporan masyarakat, bupati telah memerintahkan kadis PMD untuk mengevaluasi kepala desa yang bermasalah secara berjenjang, termasuk pembinaan camat, pembinaan Dinas PMD, dan pengawasan inspektorat daerah.
“Namun, apabila kinerja pemerintah desa tetap rendah, maka kami akan menindak tegas sesuai aturan dan mekanisme yang ada,” tegas Irsal.
Dia mengungkapkan saat ini salah satu program prioritas bupati dan wakil bupati adalah menyelesaikan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa/kelurahan. Untuk itu, perlu dukungan pemerintahan desa dan masyarakat.
Mengenai pencairan Dana Desa, Irsal mengaku berjalan sesuai dengan target. Dia pun mengingatkan agar uang negara itu digunakan sesuai aturan dan petunjuk teknis yang ada. Pihaknya pun mengedepankan kinerja pemerintahan desa sebagai salah satu pertimbangan pencairan DD. (RSL)
