Panyabungan (HayuaraNet) – Cipayung Plus Mandailing Natal (Madina) yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) memutuskan untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa terkait seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dengan alasan ingin memilih netral.
“Karena apabila kami, Cipayung Plus, melakukan aksi pada hari itu juga (bersamaan dengan aksi peserta PPPK) akan sarat ditunggangi oleh kepentingan oleh berbagai pihak. Apalagi saat ini momen politik,” kata Ketua PC PMII Madina Ahmad Rizal, Selasa (02/01).
Sementara itu, Ketua HMI Cabang Madina Muhammad Riswan memastikan pihaknya tetap menyelenggarakan aksi. Patut diketahui, dalam surat pemberitahuan aksi Cipayung Plus, untuk HMI ditandatangani oleh Ketua HMI MPO Madina Muhammad Zulfahri.
Dalam rilis pers yang beredar, HMI menilai pemerintah tidak sanggup mengurus daerah dengan baik ditandai dengan melihat situasi pendidikan di Madina, para guru menjerit karena merasa dicurangi dalam pelaksanaan seleksi PPPK.
“Sebagai pahlawan tanpa tanda jasa guru diperlakukan semena-mena diduga karena tidak memberikan sejumlah nominal biaya, pemberian nilai tambahan SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan) diberikan nilai tidak masuk diakal,” jelas mereka dalam keterangan pers itu.
Lebih lanjut HMI melihat penilaian yang diberikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pendidikan tidak masuk akal dan tidak manusiawi. “Bagaimana seorang guru yang merawat dan memperjuangkan regenerasi bangsa diberikan nilai yang tidak wajar bahkan seperti memberi nilai kepada orang yang hendak menghancurkan bangsa,” tambah mereka.
Mereka pun meminta pihak yang terlibat dalam dugaan kecurangan seleksi PPPK dibawa ke ranah hukum dan dicopot dari jabatannya. “Karena telah mencoreng nama baik Madina secara umum. Setinggi dan sehebat apapun jabatan seseorang tak bisa lepas dari bimbingan guru, tapi apa daya mereka dicurangi meski telah mengabdi belasan tahun,” harap mereka.
Dengan munculnya kisruh PPPK ini, HMI Madina mendorong pemerintah lebih bersimpati dan berempati terhadap guru-guru yang memperjuangkan generasi pembangunan Mandailing Natal ke depan. Keresahan dan dugaan kecurangan yang dialami para guru tidak dijadikan bahan candaan atau hinaan. Kemudian dengan tegas meminta Pemkab Madina untuk membatalkan hasil SKTT.
Dalam rilis pers itu, HMI dijadwalkan akan melangsungkan aksi pada Kamis 4 Januari 2024 di halaman Kantor Bupati Madina. Mereka juga menyebutkan akan menyurati Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait hal ini. (RSL)
