Jakarta (HayuaraNet) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar konfrensi pers pelaporan APBN KiTA untuk Januari dan Februari 2025 di kantor kementerian tersebut, Jakarta, pada Kamis, 13 Maret 2025. Dia juga mengungkapkan alasan penundaan laporan tersebut.
“Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun, yang kami melihat datanya masih sangat belum stabil karena berbagai faktor,” kata dia.
Maka dari itu, Sri Mulyani mengaku menunggu sampai data cukup stabil sehingga bisa dilaporkan. “Sehingga kami bisa memberikan suatu laporan mengenai pelaksanaan APBN kita 2025 dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan diperbandingkan sehingga tidak terjadi kemungkinan terjadinya salah,” sebut dia.
Mengutip dari tirto.id, pendapatan negara hingga Februari 2025 tercatat Rp316,9 triliun atau 10,5 persen terhadap APBN. Adapun pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pajak, pajak, kepabeanan & cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PBNBP).
Sementara itu, realisasi anggaran belanja mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6 persen terhadap APBN. Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat, belanja K/L, belanja non K/L, dan transfer ke daerah.
Selain itu, Sri Mulyani juga melaporkan APBN hingga 28 Februari 2025 mengalami defisit Rp31,2 triliun. Adapun realisasi setara dengan 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, keseimbangan primer tercatat surplus Rp48,1 triliun. “Defisit APBN Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari PDB,” tutup Menkeu. (RSL)
