Panyabungan (HayuaraNet) – Pernyataan Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) yang menyebut ada pihak luar dan kepentingan kelompok dari orang-orang yang mengkritisi kinerja PT SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi terkesan seperti orang yang sedang mengigau.
Hal itu disampaikan Ketua Korps Mahasiswa Gerakan Pemuda Islam (Kopma GPI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Ahmad Farisi Daulay menanggapi konfrensi pers Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis.
“Jelaskan kelompok luar mana yang dimaksud? Kepentingan pribadi atau kelompok siapa? Kalau hanya sekadar fitnah dan tudingan tak jelas, kita menganggap beliau sedang ngigau dan berhalusinasi,” katanya ketika dihubungi di Panyabungan, Selasa (21/9).
Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syahada Padangsidimpuan ini menilai, Ketua DPRD terlalu reaktif dan over acting menyikapi kritik masyarakat terhadap perusahaan panas bumi yang beroperasi di lereng Gunung Sorik Marapi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi tersebut.
“Lucu melihat tingkah laku Pak Ketua ini, terkesan kekanak-kanakan dan seperti orang panik sehingga mengeluarkan beragam jurus, termasuk jurus mabuk tanpa kendali,” sebutnya.
Frasa kelompok luar yang disampaikan Ketua DPRD, jelas Farisi, seakan mengonfirmasi akan adanya kelompok “dalam”. “Apakah ini maksudnya beliau merupakan kelompok dalam,” tanya Farisi dengan nada satire.
Kopma GPI Madina sangat menyesalkan pernyataan subjektif dari Ketua DPRD yang jauh dari nuansa keteduhan, bahkan bisa menjadi bias dan polemik yang liar.
“Pernyataan Ketua DPRD yang meminta semua pihak objektif memandang persoalan SMGP sangat kontradiktif dengan pernyataan beliau sendiri. Pernyataan dalam rekaman itu yang menurut kita tidak objektif dan tidak menggunakan alur fikir proporsional dengan membumbui tudingan tak jelas,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Ketua Komisariat Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMMAN) UIN Syahada menilai pernyataan ketua DPRD yang terkesan membatasi ruang berpikir dan bersuara masyarakat berbahaya bagi iklim demokrasi dan transparansi di Madina.
“Penggunaan narasi kelompok luar, politisasi, menggoreng keadaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok hanya akan memperlebar masalah. Beliau melahirkan opini sesat dan upaya pembunuhan karakter pihak-pihak yang bersuara untuk perbaikan kinerja perusahaan,” tambahnya.
Terkait pengakuan Erwin bahwa sumber utama polemik PT SMGP adalah tidak harmonisnya hubungan perusahaan dan masyarakat sekitar dipandang terlalu menyederhanakan masalah dan tidak melalui telah kritis.
“Problem utama adalah manajemen PT SMGP tidak mampu mengelola dan mengoperasikan PLTP secara benar sehingga menyebabkan musibah berulang. Komitmen PT SMGP dalam melakukan perbaikan SOP dan tata kelola perusahaan masih jauh dari harapan sesuai regulasi yang baku dan berlaku,” tegas Farisi.
Menurut Farisi, statement Erwin yang menyatakan persoalan harmonisasi antara perusahaan SMGP dengan masyarakat sekitar akan menyelesaikan masalah adalah pemikiran dangkal dan hanya sekelumit kecil dari multikompleks persoalan dan tidak menyentuh substansi permasalahan.
“Apa Ketua DPRD bisa menjamin keselamatan dan nyawa masyarakat jika hubungan PT SMGP dengan masyarakat sekitar telah harmonis?” tegasnya.
“Kita menunggu dan akan mendukung statement Ketua DPRD bila mempertanyakan progress kasus hukum 21 Januari yang menyebabkan 5 orang warga tewas mengenaskan dan 58 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit. Ingat, sampai hari ini belum ada tersangkanya,” pungkas Farisi. (RSL)
