Jakarta (HayuaraNet) – Tanda Pagar (tagar) Tolak RUU TNI menggema di media sosial menyusul pembahasan rancangan undang-undang ini dilaksanakan DPR RI pada hari libur dan di hotel mewah di tengah efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah.
Sekjend DPR RI Indra Iskandar, yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, mengatakan pembahasan legislasi UU yang dianggap punya tingkat urgensitas tinggi dimungkinkan untuk diadakan di luar Kompleks Parlemen Senayan.
“Itu diatur di Tatib Pasal 254 aturannya, dengan izin pimpinan DPR ini sudah dilakukan,” kata dia pada Sabtu, 15 Maret 2025.
Netizen menilai pembahasan RUU TNI itu terkesan dikebut dan dipaksakan itu. Tak hanya itu, lolosnya RUU ini menjadi UU dikhawatirkan melahirkan Orde Baru Jilid II.
“Andai sudah lihat betapa tak ada kaitan antara apa dan kita yang anda inginkan dan yang diinginkan oleh negara, termasuk DPR di RUU TNI? Itu yg kalian puja di Pemilu sampai musuh2an? Begitu terpilih, anda dan kita semua jadi bukan siapa2 di mata kepentingan mereka,” tulis Zainal Arifin Mochtar di akun X miliknya pada Minggu, 16 Maret 2025.
“Kalok dwifungsi ABRI ala Orba jelas gak akan. Lagipula, dwifungsi itu melampaui Orba. Ia sudah lahir bahkan sebelum Soeharto menjadi brigjen. Tapi dwifungsi tetap dwifungsi. Pertanyaannya kan bisa dipertajam: dlm mood orba atau bukan, dwifungsi itu oke atau tidak utk demokrasi?,” sebut Zen RS, mantan editor Tirto, menanggapi pernyataan Andi Arief yang menyebut dwifungsi ABRI tak mungkin hidup kembali.
Fedi Nuril, aktor layar lebar Indonesia, yang dikenal kritis turut menanggapi pembahasan RUU TNI ini. Meurutnya, pembahasan tersebut terlalu tergesa-gesa. “Rapat Revisi UU TNI digelar tertutup di hotel (katanya efisiensi), sampai malam, tidak transparan (ditanya wartawan pembahasannya apa tidak dijawab). Ini sama aja kaya kemarin2,” tulis dia.
Tak hanya pesohor, netizen biasapun turut mengomentari RUU TNI yang dinilai akan membawa dampak buruk bagi demokrasi Indonesia.
“Naskah akademiknya lucu, kaya lagi dikerjain anak magang yg dipepet deadline. Logikanya kaya dipaksain,” cuit pengguna Evening Eve sembari melampirkan halaman 18 dan 24 naskah akademik RUU tersebut.
Senada dengan itu, pengguna lain Sifa mengaku urgensi RUU ini lemah. “Semester lalu ikut kuliah Analisis Kebijakan. Salah satu yg dibahas adalah RUU TNI. Kesimpulannya? Justifikasi urgensinya lemah,” sebut dia.
Pembahasan RUU ini sendiri bukan tanpa polemik. KontaS dan Koalisi Masyarakat Sipil yang datang ke Hotel Fairmont Jakarts, tempat berlangsungnya rapat, untuk berunjuk rasa didorong oleh beberapa orang yang menjaga rapat tersebut.
Tak hanya itu, halaman dan lobi hotel pun dipenuhi TNI yang berjaga-jaga. Bahkan, Kopasus TNI diturunkan untuk memastikan rapat tersebut berjalan lancar. (RSL)
