Panyabungan (HayuaraNet) – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menyebut Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bukan sebatas dokumen rutinitas birokrasi. Melainkan peta, acuan, dan arahan dalam pembangunan kabupaten ini.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar Zubaidah Nasution saat membacakan pandangan akhir fraksi pada sidang paripurna Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Pesetujuan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 di Ruang Paripurna DPRD Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, pada Senin, 30 Juni 2025.
Fraksi Partai Beringin, kata Zubaidah, menilai di tengah efisieni anggaran yang diterapkan pemerintah pusat harus disikapi pemerintah daerah dengan penyesuaian dan inovasi dalam pengelolaan keuangan.
“Kondisi fiskal daerah hari ini dalam efisiensi yang memaksa daerah menyesuaikan dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang kita semua tidak tahu kapan kebijakan ini akan berakhir,” kata Zubaidah.
Lebih lanjut, ketua Fraksi Partai Golkar memnyebutkan RPJMD merupakan dokumen sakral karena memuat isu strategis, semua potensi daerah, dan tantangan pembangunan dalam mewujudkan visi misi kepala daerah.
“Sehingga masyarakat dapat melihat ada harapan masa depan yang lebih baik untuk menggantungkan kemajuan daerah pada pemerintahan saat ini,” sebut dia.
Fraksi Partai Golkar pun meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjabarkan visi misi itu dalam rencana strategis daerah melalui kajian yang komprehensif sehingga rencana pembangunan yang ditawarkan terukur.
“Kebijakan pemerintah ke depan mampu menuntaskan tujuan pembangunan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan tercapai sebagaimana tertuang dalam RPJMD,” lanjut Zubaidah.
Dalam kondisi saat ini, Fraksi Partai Golkar menilai harus ada lompatan dengan meninggalkan kebiasaan lama yang tidak inovatif. OPD pun harus adaptif dan kompeten menyambut kemajuan teknologi. “Serta terus berinovasi untuk menyajikan kerja terbaik demi kesejahteraan masyarakat,” tambah ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Madina ini.
Di sisi lain, fraksi beranggotakan enam orang ini mendukung penuh prioritas pembangunan daerah selagi mampu menjawab persoalan masyarakat. “Fraksi Golkar akan terus mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi dalam semua aspek, terutama digitalisasi dalam upaya peningkatan efisiensi,” tegas Zubaidah.
Sebelum memutup pandangan fraksi, Zubaidah menyampaikan persetujuan Partai Golkar terhadap Rancangan Awal RPJMD 2025-2030 untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.
Bupati Madina H. Saipullah Nasution mengaku catatan dari Partai Golkar akan menjadi perhatian dan menambah khazanah bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan RPJMD. “Tanpa inovasi dan loncatan, kita tidak mampu bertahan di tengah efisiensi ini,” sebut dia.
Sidang paripurna ini dibuka Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis didampingi wakil ketua Indah Annisa dan Miftahul Falah serta dihadiri 25 legislator lainnya. (RSL)
