Panyabungan (HayuaraNet) – Realisasi penerimaan daerah pada sektor retribusi pasar yang jauh dari target menjadi sorotan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) saat rapat lanjutan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati terhadap APBD di ruang Paripurna DPRD, Panyabungan, Jumat (26/07).
Bahkan, Banggar secara khusus meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menghadirkan kepala pasar untuk dimintai pertanggungjawaban dan keterangan terkait lemahnya penarikan retribusi pasar yang dikelola kecamatan.
Pimpinan rapat Suhandi dari Fraksi Partai Gerindra menyebutkan, berdasarkan hasil tinjauan lapangan yang dilakukan Banggar beberapa waktu lalu didapatkan informasi adanya indikasi pemungutan yang tidak bertanggung jawab.
Namun, TAPD tidak berhasil menghadirkan pihak-pihak dimaksud secara keseluruhan. “Belum dapat dihubungi,” kata Sekretaris Daerah Alamulhaq Daulay yang sekaligus menjadi ketua TAPD.
Dia pun meminta kepada Banggar DPRD untuk menggelar rapat tertutup di kemudian hari dengan bersandar pada kesiapan legislatif.
Mengingat ada beberapa orang yang hadir dari sejumlah nama yang diminta, Banggar kemudian melakukan rapat sesat dan memutuskan dilakukan rapat tertutup.
Terlihat Asisten II dr. Syarifuddin Nasution, Inspektur Inspektorat Rahmad Daulay, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Parlin Lubis, dan staf honorer di Disperindag Hamonangan Nasution memasuki ruang pimpinan fraksi. Beberapa anggota banggar kemudian menyusul.
Patut diketahui, tak tercapainya target PAD dari sektor pasar tak hanya jadi sorotan legislatif, bahkan beberapa waktu lalu permasalahan ini menjadi trending topic pemberitaan.
Kondisi ini pun menjadi perhatian Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution dan Inspektorat Madina juga melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atau pemeriksaan khusus. (RSL)
