Panyabungan (HayuaraNet) – Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah bukan untuk mencari kesalahan. Melainkan harus dipandang sebagai hal positif untuk kemajuan daerah.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution saat membacakan pidato bupati pada sidang paripurna persetujuan pertanggungjawaban APBD tahun 2023 di kantor DPRD Madina, Desa Parbangunan, Panyabungan, Senin (05/08).
“Saya harapkan agar masing-masing organisasi perangkat daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memperhatikan saran dan masukan yang telah disampaikan,” katanya.
Terhadap pertimbangan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD, kata Atika, Pemkab Madina akan bersungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan terhadap program pembangunan.
Baca Juga: Perda Pembayaran Premi Asuransi Bangunan Pasar Harus Dibuat
“Dari perencanaan, penganggaran, sampai dengan pertanggungjawaban dengan berorientasi pada ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan,” lanjutnya.
Paripurna persetujuan ini, jelas Atika, merupakan muara dari proses panjang pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan pembahasan pertanggungjawaban APBD memiliki peran penting dan strategis guna mengukur serta mengevaluasi kinerja pemerintah.
Atika mengungkapkan Pemkab Madina menyadari Badan Anggaran DPRD telah bekerja keras dan mencurahkan pikiran serta tenaga dalam menelaah, meneliti, dan mengevaluasi ranperda tersebut.
Untuk itu, Pemkab Madina menyampaikan ucapan terima kasih dengan harapan dukungan dari DPRD tidak hanya sebatas rapat paripurna, tapi juga berlangsung seterusnya.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Harminsyah Batubara didampingi Erwin Efendi Nasution dengan dihadiri 27 anggota dewan lainnya. Paripurna dimulai sekitar pukul 17.35 WIB atau molor sekitar 7 jam dari jadwal seharusnya. (RSL)
