Kotanopan (HayuaraNet) – Titi gantung atau lebih dikenal dengan sebutan rambin Hutarimbaru, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang menghubungkan lima desa di seberang sungai Batang Gadis dengan ibu kota kecamatan nyaris ambruk dan beberapa lantainya rusak. Bahkan besi penahan ada yang hampir putus dan mengancam warga yang lewat.
Rambin tersebut menjadi akses utama bagi masyarakat karena jalur lain akan membuat warga berputar lebih jauh. Jembatan ini juga dimanfaatkan siswa yang jalan kaki menuju SMP terdekat.
Salah satu pelajar yang diwawancarai pada Sabtu, 22 Februari 2025, mengaku sudah tidak nyaman melintasi jembatan tersebut. Namun, dia tetap lewat karena harus ke sekolah. Masyarakat setempat pun telah mengeluhkan hal ini kepada pemerintah daerah.
Anggota DPRD Rahmat Rizky Daulay turut angkat bicara terkait hal ini. Dia mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera mengambil langkah perbaikan. “Ini mengingat kepentingan masyarakat di lima desa. Jangan sampai ada korban atau lantai jembatan putus, baru dilakukan langkah penanganan,” kata dia pada Senin, 24 Februari 2025, dilansir Mandailing Pos.
Legislator asal Kotanopan ini menekankan pentingnya keberadaan jembatan tersebut bagi masyarakat sebagai akses pengangkutan hasil panen dan anak sekolah yang hendak berangkat belajar. “Jadi dalam waktu dekat kami harap ada tindakan nyata agar mereka bisa kembali nyaman dan aman berangkat ke sekolah,” tutur dia.
Menanggapi hal itu, Kadis PUPR Madina Ir. Elpi Yanti Harahap mengaku telah menganggarkan perbaikan jemabatan tersebut pada tahun 2025 ini. Namun, pembangunan urung dilaksanakan karena efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025.
“Seluruh anggaran bidang pekerjaan umum habis terkena efisiensi sehingga seluruh kegiatan dibatalkan atau ditunda dulu,” kata dia.
Meski demikian, Elpi Yanti membuka ruang untuk kemungkinan pembangunan jembatan tersebut tahun ini. Dia menyarankan masyarakat bersurat secara langsung kepada Bupati HM Jafar Sukhairi Nasution. “Agar didisposisi ke PUPR bagaimana penanganan darurat untuk kondisi ini,” lanjut dia.
Terkait pembangunan jembatan permanen, kadis PUPR menerangkan harus ada lokasi atau titik pembangunan yang sesuai kebutuhan teknis, termasuk lahan yang yang tidak bermasalah.
“Sampai saat ini belum ada hibah lahan dan lokasi yang kami terima agar dapat diusulkan ke pusat,” tutup lulusan Universitas Sumatera Utara ini. (RSL)
